BANDAR LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) menegaskan telah menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen sekaligus Ketua Program Studi berinisial RF. Penanganan kasus tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) serta mekanisme disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pihak Unila menyatakan, penanganan laporan dilakukan secara serius, objektif, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satgas PPKPT telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, menyusun konstruksi kasus, berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta Dekan fakultas terkait, hingga menyampaikan tiga rekomendasi tindak lanjut kepada Rektor Unila.
Proses tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Dalam proses pemeriksaan, Satgas juga menghormati keputusan korban yang tidak menghendaki penyelesaian melalui mekanisme restorative justice atau jalur kekeluargaan. Karena itu, penanganan tetap dilanjutkan melalui mekanisme pemeriksaan resmi.
Unila Pastikan Hak Akademik Korban Tidak Terabaikan
Di tengah proses penanganan laporan tersebut, Unila mengklaim telah mengambil langkah konkret untuk memastikan hak-hak akademik korban tetap terpenuhi.
Bersama pimpinan fakultas terkait, Satgas PPKPT memfasilitasi berbagai tahapan akademik korban, mulai dari pelaksanaan ujian tanpa kehadiran maupun keterlibatan RF, penyelesaian tesis, hingga percepatan proses administrasi akademik.
Langkah tersebut dilakukan agar korban dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa harus berhadapan atau bergantung pada pihak yang dilaporkan.
Hasilnya, korban berhasil menyelesaikan seluruh tahapan akademik dan saat ini telah diwisuda.
Unila menilai perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya melalui pemeriksaan laporan, tetapi juga harus diwujudkan dengan menjamin hak pendidikan, pendampingan, serta kesempatan menyelesaikan studi tanpa diskriminasi.
Tindak Lanjut RF Mengacu pada Disiplin PNS
Terkait terlapor RF yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Unila menjelaskan bahwa tindak lanjut administratif dilakukan melalui mekanisme penegakan disiplin kepegawaian.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 74 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, khususnya Pasal 3 huruf d, e, dan f, diatur kewajiban PNS untuk menaati peraturan, melaksanakan tugas kedinasan secara bertanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap maupun perilaku.
Sementara Pasal 5 huruf a melarang PNS menyalahgunakan wewenang.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran, PNS yang bersangkutan dapat dikenai hukuman disiplin sesuai jenis pelanggaran, dampak, dan tingkat kesalahannya.
Unila menegaskan bahwa proses penegakan disiplin dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan kepegawaian dengan tetap menjamin objektivitas pemeriksaan dan hak terlapor.
Satgas Sampaikan Tiga Rekomendasi
Dalam penanganan perkara ini, Satgas PPKPT telah menyampaikan tiga rekomendasi kepada pimpinan universitas.
Pertama, tindak lanjut administratif terhadap RF melalui mekanisme disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, fasilitasi pendampingan hukum melalui Tim Advokasi Universitas Lampung apabila korban memilih menempuh proses hukum melalui kepolisian, berdasarkan pemberian kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, menyediakan alternatif pendampingan hukum melalui Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unila sesuai kebutuhan dan persetujuan korban.
Kedua pilihan pendampingan hukum tersebut disiapkan untuk memastikan korban mendapatkan akses bantuan hukum sekaligus tetap memiliki kebebasan menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.
Rektor Berwenang Menindaklanjuti Rekomendasi Satgas
Unila menjelaskan, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, Satgas PPKPT memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, menyusun kesimpulan, dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 71, Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi bertugas menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi tersebut melalui keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, untuk dosen berstatus PNS, pengenaan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang berwenang dalam urusan kepegawaian.
Dengan demikian, Satgas tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepegawaian secara langsung. Namun, Satgas tetap menjalankan fungsi pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Unila Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Istimewa
Universitas Lampung menegaskan bahwa jabatan struktural maupun kedudukan seseorang tidak menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan kekerasan di lingkungan kampus.
Seluruh proses, menurut Unila, dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, independensi, akuntabilitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap hak seluruh pihak.
Terkait materi pemeriksaan, Unila menyatakan tidak dapat membuka seluruh dokumen kepada publik demi menjaga kerahasiaan proses dan melindungi pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Unila juga menghormati perhatian masyarakat dan media sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi.
Pihak universitas berkomitmen memastikan rekomendasi Satgas ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang serta menyampaikan perkembangan penanganan yang dapat dipublikasikan tanpa melanggar ketentuan kerahasiaan.
Unila kembali menegaskan bahwa setiap dugaan kekerasan di lingkungan kampus harus ditangani secara serius tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan, dengan tetap mengedepankan perlindungan korban, objektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan.
