BANDAR LAMPUNG— Serikat Buruh Bongkar Muat Lampung (SBBML) menyatakan komitmennya untuk mengawal laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Polda Lampung.
Ketua SBBML, Suganda, mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa Ketua Koperasi TKBM, Agus Sujadma, telah dua kali dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan, namun belum memenuhi panggilan tersebut.
Menurut Suganda, pihak Agus melalui penasihat hukumnya, AJO, meminta agar pemeriksaan dilakukan di kantor. SBBML menilai permintaan tersebut tidak semestinya dilakukan karena pemeriksaan berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di Polda Lampung.
"Alhamdulillah, penyidik tetap berpegang pada ketentuan dan meminta pemeriksaan dilakukan di ruangan Polda Lampung. Kami mendukung langkah penyidik," ujar Suganda.
SBBML, lanjut Suganda, akan memberikan dukungan penuh kepada Polda Lampung agar dapat mengungkap secara terang perkara yang dilaporkan, termasuk dugaan pemotongan upah buruh serta dugaan pemalsuan akta notaris yang saat ini ditangani aparat penegak hukum.
"Kami berharap Polda Lampung dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan transparan. Ini negara hukum, sehingga seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.
Suganda juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ribuan anggota SBBML berencana menggelar aksi damai di depan Polda Lampung. Aksi tersebut, kata dia, bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.
"Kami akan melakukan aksi damai untuk meminta kejelasan terkait laporan ini. Harapan kami, proses hukum dapat berjalan dengan baik dan buruh di Provinsi Lampung mendapatkan keadilan," katanya.
Sementara itu, Penasehat SBBML, Kennedy, menegaskan bahwa dirinya akan terus mendampingi para anggota serikat buruh dalam mengawal persoalan tersebut.
"Sebagai penasehat SBBML, saya akan selalu mendampingi kawan-kawan Serikat Buruh Bongkar Muat Lampung dalam memperjuangkan hak dan keadilan," ujar Kennedy.
SBBML berharap proses penanganan laporan tersebut dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
