LAMPUNG – Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung menjadi sorotan.
Berdasarkan penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP), tercatat anggaran sebesar Rp240 juta dengan Nomor RUP 65031670 untuk kegiatan belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.
Besarnya alokasi anggaran tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait peruntukan, mekanisme penyaluran, hingga realisasi bantuan yang bersumber dari keuangan daerah tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Provinsi Lampung, Nazdan, menyampaikan bahwa dirinya diminta Kepala Dinas untuk memberikan penjelasan terkait anggaran hibah tersebut.
Menurut Nazdan, bantuan hibah yang disiapkan berupa chest freezer atau lemari pendingin untuk kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, koperasi, kelompok tani, kelompok pembudidaya ikan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
"Bantuan hibah tersebut bertujuan untuk mempertahankan kualitas produk perikanan," jelas Nazdan.
Ia juga menyebutkan bahwa calon penerima bantuan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/600/V.19/HK/2026. Namun, hingga saat ini program tersebut masih dalam tahap persiapan pengadaan.
Terkait belum terealisasinya bantuan tersebut, Nazdan menjelaskan bahwa proses verifikasi calon penerima hingga penetapan melalui keputusan gubernur membutuhkan waktu.
"Tahap verifikasi calon penerima dan menguatkannya menjadi Keputusan Gubernur membutuhkan waktu, Pak," ujarnya.
Ia menambahkan, kriteria penerima bantuan merupakan kelompok, koperasi, maupun badan usaha desa yang memang menangani produk perikanan.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kapan bantuan senilai Rp240 juta itu akan direalisasikan dan bagaimana mekanisme distribusinya kepada para penerima.
Publik tentu berharap program hibah tersebut tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan dan pengadaan, tetapi benar-benar terealisasi serta tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Transparansi juga diperlukan terkait jumlah unit chest freezer yang akan dibeli, spesifikasi barang, daftar penerima, serta bukti serah terima bantuan.
Redaksi akan terus memantau perkembangan program hibah tersebut hingga proses pengadaan dan penyalurannya terealisasi.
Sebab, anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.(**)
