Ada kalanya seseorang merasa dirinya begitu besar ketika telah duduk di kursi kekuasaan. Jabatan membuatnya disegani, wewenang membuatnya ditakuti, dan keputusan yang berada di tangannya seolah menjadi sesuatu yang tak boleh dibantah. Ia merasa mampu menentukan segalanya tanpa perlu mendengar suara-suara kecil yang datang dari bawah.
Namun, pernahkah ia berpikir bahwa kekuasaan tidaklah abadi? Bahwa kursi yang hari ini diduduki dengan penuh kebanggaan, suatu saat akan ditinggalkan? Dan ketika waktunya tiba, bukan jabatan yang akan dikenang, melainkan bagaimana ia memperlakukan rakyat yang pernah menaruh harapan kepadanya.
Inilah wajah kekuasaan yang terkadang kita temui, bahkan di Provinsi Lampung.
Ketika pajak terus dikejar, target pendapatan harus dipenuhi, dan angka-angka menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan, ada rakyat kecil yang diam-diam menahan tangis. Mereka bukan tidak ingin taat membayar pajak. Mereka hanya sedang berjuang agar dapur tetap mengepul, anak-anak bisa makan, dan kehidupan esok hari masih dapat dilanjutkan.
“Jangankan membayar pajak, untuk bertahan hidup saja kami sudah sangat bersyukur,” begitu kira-kira jeritan hati masyarakat kecil.
Sayangnya, suara seperti itu sering kali tenggelam di tengah hiruk-pikuk target dan kepentingan birokrasi. Seolah-olah keberhasilan pemerintah hanya diukur dari tercapainya angka-angka, bukan dari seberapa sejahtera rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya.
Padahal, apa arti keberhasilan sebuah pemerintahan jika target tercapai, tetapi rakyatnya semakin terhimpit? Apa gunanya laporan yang terlihat indah jika di baliknya masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup?
Jangan sampai penguasa terlalu sibuk mengejar angka, hingga lupa bahwa angka-angka tersebut berasal dari keringat rakyatnya sendiri.
Ketika Sawah Mengering, Harapan Petani Ikut Terancam
Mari kita tinggalkan sejenak meja-meja rapat yang dingin, ruangan berpendingin udara, dan unggahan media sosial yang penuh dengan pencapaian. Mari kita menengok kehidupan masyarakat di Pekon Way Kerap, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
Di sana, terdapat persoalan yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, sekitar 600 hektare lahan persawahan menghadapi kendala pengairan sehingga petani belum dapat menanam padi secara optimal.
Ironisnya, wilayah tersebut memiliki sungai yang dinilai cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan air persawahan. Namun, persoalan normalisasi sungai yang belum terselesaikan membuat potensi itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh para petani.
Bayangkan, berapa banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya pada hamparan sawah tersebut? Berapa banyak petani yang setiap hari menunggu air datang, berharap tanah mereka kembali basah dan benih padi bisa ditanam?
Bagi sebagian orang, sawah mungkin hanya sebidang tanah. Namun, bagi petani, sawah adalah sumber kehidupan. Dari sanalah mereka membiayai sekolah anak, membeli kebutuhan rumah tangga, dan mempertahankan hidup di tengah keadaan ekonomi yang tidak selalu bersahabat.
Ketika air tak kunjung mengalir, yang mengering bukan hanya tanah persawahan. Harapan petani pun perlahan terancam.
Lalu, ke mana mereka harus mengadu? Kepada siapa mereka menyampaikan keluhan jika persoalan yang menyangkut mata pencaharian itu tak kunjung mendapatkan penyelesaian nyata?
Apakah mereka harus terus menunggu sampai sawah benar-benar kehilangan kesempatan untuk ditanami?
Swasembada Pangan Jangan Hanya Menjadi Slogan
Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto mendorong swasembada pangan sebagai salah satu agenda penting pemerintah. Upaya tersebut berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi teknologi, perluasan lahan pertanian, serta penguatan infrastruktur pengairan melalui bendungan dan program pompanisasi.
Semua itu merupakan cita-cita besar yang patut didukung. Indonesia membutuhkan ketahanan pangan yang kuat agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan petani memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Namun, ada satu hal mendasar yang tidak boleh dilupakan: swasembada pangan tidak akan terwujud hanya dengan slogan, seremoni, atau laporan keberhasilan.
Swasembada pangan harus dimulai dari sawah-sawah yang membutuhkan air. Dari petani yang membutuhkan kepastian musim tanam. Dari sungai yang perlu dikelola dengan baik. Dan dari pemerintah daerah yang bersedia turun langsung mendengar persoalan masyarakat.
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan produksi padi jika lahan pertanian yang sudah tersedia justru menghadapi kendala pengairan?
Bagaimana petani diminta meningkatkan hasil panen apabila kebutuhan dasar untuk bercocok tanam belum terpenuhi?
Persoalan di Pekon Way Kerap seharusnya menjadi pengingat bahwa program besar pemerintah perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata hingga ke tingkat pekon. Jangan sampai cita-cita swasembada pangan terdengar lantang di pusat, tetapi kehilangan makna di hadapan petani yang sawahnya menunggu air.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya berharap pemerintah memperhatikan kebutuhan dasar yang dapat membantu mereka kembali bekerja dan menghasilkan pangan.
Jangan Hanya Hadir di Depan Kamera
Hari ini, kita hidup pada zaman ketika hampir setiap kegiatan dapat diabadikan dan disebarluaskan melalui media sosial. Kunjungan pejabat, rapat koordinasi, penyerahan bantuan, hingga peresmian program dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik.
Tidak ada yang salah dengan publikasi. Masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah.
Namun, persoalannya muncul ketika yang ditampilkan hanya keberhasilan, sementara keluhan masyarakat justru luput dari perhatian.
Jangan sampai pemerintah lebih sibuk membangun citra daripada menyelesaikan persoalan. Jangan sampai kamera lebih sering diarahkan kepada kegiatan seremonial daripada kepada kenyataan yang dihadapi rakyat.
Sebab, keberhasilan seorang pemimpin tidak seharusnya diukur dari banyaknya foto yang beredar atau seberapa sering namanya muncul dalam pemberitaan. Keberhasilan mestinya terlihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
Petani yang kembali bisa menanam padi. Sawah yang memperoleh pengairan memadai. Jalan yang dapat dilalui dengan aman. Anak-anak yang memperoleh pendidikan layak. Serta masyarakat yang tidak lagi merasa sendirian ketika menghadapi persoalan hidup.
Itulah bentuk pengabdian yang sesungguhnya.
Karena itu, pemerintah daerah dan instansi terkait di Kabupaten Tanggamus perlu memberikan perhatian serius terhadap keluhan petani Pekon Way Kerap. Kondisi lapangan perlu diperiksa, penyebab kendala pengairan harus dipastikan, dan kebutuhan normalisasi sungai perlu dikaji agar penanganannya tepat sasaran.
Jika memang normalisasi menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai rencana, kewenangan, dan langkah penanganannya. Jangan biarkan ketidakpastian terus membayangi kehidupan para petani.
Rakyat tidak membutuhkan janji yang terus diulang. Mereka membutuhkan kepastian dan kerja nyata.
Kekuasaan Ada Batasnya, Penderitaan Rakyat Tak Boleh Diabaikan
Wahai para penguasa, ingatlah bahwa jabatan hanyalah titipan. Hari ini mungkin kalian berada di atas, menentukan kebijakan dan memberikan perintah. Namun, esok hari keadaan bisa berubah. Tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi.
Seperti ombak yang datang dan pergi, kekuasaan pun memiliki waktunya sendiri. Mereka yang hari ini dielu-elukan bisa saja dilupakan ketika tak lagi memiliki jabatan. Sebaliknya, mereka yang bekerja dengan tulus untuk rakyat akan meninggalkan jejak yang tetap dikenang, meskipun kursi kekuasaannya telah lama kosong.
Jangan biarkan keserakahan terhadap kekuasaan membuat mata tertutup dan telinga kehilangan kemampuan mendengar. Jangan biarkan rakyat kecil hanya menjadi angka dalam laporan, objek dalam program, atau pelengkap dalam pidato.
Dengarkan suara dari bawah. Datanglah bukan hanya ketika ada acara yang harus dipublikasikan, tetapi juga ketika ada masyarakat yang sedang kesulitan.
Lihatlah petani yang menunggu air di sawahnya. Dengarkan keluhan keluarga yang menggantungkan hidup pada hasil panen. Rasakan kegelisahan mereka yang tidak tahu kapan dapat kembali menanam padi.
Sebab, di balik setiap lahan yang tak tergarap, ada kehidupan yang dipertaruhkan. Di balik setiap keluhan yang belum terjawab, ada harapan yang perlahan melemah.
Jangan sampai rakyat hanya diingat ketika pemerintah membutuhkan dukungan, tetapi dilupakan ketika mereka membutuhkan pertolongan.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan selalu mengingat siapa yang paling lama berkuasa atau siapa yang paling pandai membangun citra. Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang berani mendengar kritik, dan siapa yang memilih berdiri bersama rakyat ketika keadaan menjadi sulit.
Sebab, penguasa yang hanya mencintai kekuasaan mungkin akan dikenang karena jabatannya. Namun, pemimpin yang mencintai rakyat akan dikenang karena pengabdiannya.
Dan ketika ombak waktu akhirnya menelan kekuasaan itu, semoga yang tersisa bukanlah luka dan kekecewaan, melainkan kenangan tentang seorang pemimpin yang pernah hadir, mendengar, dan benar-benar bekerja untuk rakyatnya.
