LAMPUNG —Relawan RMD kembali menyerahkan bukti tambahan terkait laporan dugaan pengondisian pemenang paket pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Ryacudu Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Paket pengadaan tersebut disebut memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp36.484.838.005 yang diduga bersumber dari dana hibah Kementerian Kesehatan RI.
Ketua Relawan RMD, A. Kennedy, mengatakan pihaknya telah menyerahkan dokumen pendukung dan *flashdisk* berisi bukti tambahan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Rabu, 21 Oktober 2026.
“Semua dokumen dan bukti pelengkap sudah kami serahkan ke Kejati Lampung. Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas A. Kennedy.
Ia meminta Kejati Lampung segera melakukan pendalaman dan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk mengungkap dugaan tersebut. Kennedy juga mendesak agar pihak-pihak terkait, termasuk Bupati Lampung Utara dan Direktur RSUD Ryacudu Kotabumi, dipanggil untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan, terlebih anggaran yang dipersoalkan bernilai puluhan miliar rupiah dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebelumnya, dokumen dan *flashdisk* terkait laporan tersebut juga telah ditembuskan kepada Jaksa Agung RI di Jakarta pada 15 September 2026.
Kennedy menegaskan, sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), Relawan RMD memiliki peran dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk mengawasi kebijakan publik, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyampaikan koreksi terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kontrol sosial merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, semuanya harus tetap dilakukan secara konstitusional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap Kejati Lampung dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif sehingga persoalan ini memperoleh kejelasan hukum.
Kennedy juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara, agar proses penanganan laporan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Lampung, khususnya Lampung Utara, agar persoalan seperti ini tidak terulang di Bumi Lampung yang kita cintai. Kami berharap penegakan hukum berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Catatan: Dugaan pengondisian pemenang pengadaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebutkan tetap harus diberi kesempatan memberikan klarifikasi agar pemberitaan berimbang.
