BANDAR LAMPUNG – Polemik dugaan penguasaan dan penjualan lahan fasilitas umum (fasum) serta fasilitas sosial (fasos) di Perumahan Griya Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, kembali mencuat. Warga kini mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk mengusut keabsahan perubahan site plan atau rencana tapak yang diklaim menjadi dasar penguasaan lahan.
Persoalan tersebut mencakup dua bidang tanah di Blok E dan Blok F yang menurut warga sebelumnya diperuntukkan bagi fasilitas lingkungan. Di tengah polemik itu, muncul pula perbedaan keterangan mengenai dugaan keterlibatan pemerintah kota dalam transaksi lahan, sementara kasus penjualan fasum Griya Sukarame sebelumnya telah masuk tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung.
Mewakili Forum Komunikasi Warga Griya Sukarame, Sahroni Yusuf mengatakan, warga memiliki dokumen site plan tertanggal 10 Maret 2000. Menurutnya, dokumen tersebut sama dengan dokumen yang ditunjukkan pihak yang mengaku sebagai penerus pengembang, Surya Hadi Apriyanto, yang disebut telah melakukan perubahan rencana tapak.
Kesamaan dokumen itu justru menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan revisi yang diklaim telah dilakukan.
“Dia mengatakan pihak pengembang sudah mengajukan perubahan site plan. Bahkan, dia menunjukkan dokumen site plan yang disebut sudah diubah. Ini yang menjadi pertanyaan kami, apakah perubahan itu benar-benar sah atau ada persoalan dalam prosesnya,” ujar Sahroni saat menyampaikan keberatan bersama warga, Minggu (25/10/2026).
Menurut Sahroni, klaim perubahan *site plan* tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menguasai lahan yang dipersoalkan. Warga meminta pemerintah memeriksa dokumen awal, persetujuan revisi, tanggal pengesahan, serta dasar hukum yang digunakan.
“Kami tidak ingin gegabah menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, legalitas dokumen harus diperiksa agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Dua Bidang Lahan Dipersoalkan
Sahroni menyebut, terdapat dua bidang lahan yang menjadi perhatian warga, yakni di Blok E dengan perkiraan luas 5.985 meter persegi dan Blok F sekitar 600 meter persegi. Total luas kedua bidang tersebut diperkirakan mencapai 6.585 meter persegi.
Berdasarkan keterangan warga, lahan tersebut telah dipatok dan sejumlah tanaman serta pohon mulai ditebang pada Oktober 2026. Warga mempertanyakan dasar kewenangan dan legalitas tindakan tersebut, terutama apabila lahan itu tercantum sebagai fasilitas lingkungan dalam dokumen perencanaan perumahan.
Warga meminta Dinas Perkim mencocokkan dokumen site plan awal dengan dokumen revisi yang diklaim pihak pengembang, termasuk memeriksa batas bidang tanah dan administrasi pertanahan yang berkaitan.
Mereka juga mempertanyakan alasan perubahan peruntukan lahan yang dikaitkan dengan ketentuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sebesar 30 persen.
Menurut warga, Perumahan Griya Sukarame mulai dibangun sekitar 1995–1996. Karena itu, mereka meminta penjelasan mengenai aturan yang dijadikan dasar perubahan, waktu berlakunya, serta relevansinya terhadap perumahan tersebut.
Sahroni mengungkapkan, warga memiliki perhitungan berdasarkan dokumen yang mereka pegang dan menyebut terdapat kelebihan lahan sekitar enam persen. Namun, perhitungan itu masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi, luas keseluruhan kawasan, dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang perubahan itu sah, silakan dibuktikan melalui dokumen dan prosedur yang berlaku. Kami ingin mengetahui apakah perubahan tersebut benar-benar legal dan apakah ketentuannya bisa diberlakukan terhadap perumahan yang sudah ada,” katanya.
Warga menilai, pengajuan perubahan *site plan* berbeda dengan persetujuan resmi dari instansi berwenang. Karena itu, mereka meminta pemerintah memeriksa apakah revisi tersebut sebatas penyesuaian teknis dan administrasi atau benar-benar mengubah peruntukan lahan fasilitas lingkungan.
Klaim Persetujuan Pemkot Dibantah Sekda
Polemik fasum Griya Sukarame juga diwarnai perbedaan keterangan mengenai dugaan persetujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap transaksi lahan.
Ketua RT 19 Griya Sukarame, Anton, disebut mengklaim penjualan fasilitas umum dilakukan atas persetujuan pemerintah kota. Namun, klaim tersebut bertolak belakang dengan keterangan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, sebagaimana diberitakan HaluanLampung.com.
Dalam pemberitaan tersebut, Iwan menegaskan tidak pernah memberikan izin, persetujuan, ataupun keputusan terkait penjualan fasum di Griya Sukarame.
“Tidak ada rapat, tidak ada pemanggilan, dan tidak ada keputusan apa pun soal penjualan fasum itu,” kata Iwan saat dimintai tanggapan, Senin (5/1/2026).
Iwan juga membantah narasi yang menyebut pemerintah kota terlibat atau menyetujui proses penjualan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah ada pembahasan resmi, undangan, maupun surat pemanggilan yang berkaitan dengan transaksi fasum itu.
“Rapat apa? Saya bingung. Tidak ada yang memanggil dan tidak ada surat pemanggilan,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Perkim Kota Bandar Lampung disebut telah memanggil dua ketua RT yang diduga berkaitan dengan transaksi penjualan lahan fasum tersebut.
Perbedaan keterangan ini semakin memperkuat desakan warga agar pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka. Warga meminta setiap klaim mengenai persetujuan pemerintah dibuktikan dengan dokumen resmi, bukan hanya berdasarkan pernyataan lisan.
Kejari Bandar Lampung Telah Terbitkan Sprindik
Persoalan dugaan penjualan fasum Griya Sukarame sebelumnya juga telah mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dilaporkan telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) terkait dugaan penjualan fasilitas umum di perumahan tersebut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Seksi Pidana Khusus Kejari Bandar Lampung, Riki, didampingi rekannya, Tegar, menyatakan penyelidikan dilakukan dengan menelusuri aspek administrasi dan fakta di lapangan.
“Kami sedang mengumpulkan dokumen dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkim Kota Bandar Lampung dan BPN terkait data fasum, serta sudah melakukan cek lapangan pada titik-titik lokasi fasum yang dijual,” kata Riki saat ditemui di kantornya, Jumat (2/1/2026).
Penerbitan Sprindik menandai dimulainya proses penyelidikan sebagaimana diberitakan sebelumnya. Namun, hal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau menetapkan pihak tertentu bersalah.
Warga berharap proses penelusuran oleh kejaksaan dapat memberikan kejelasan mengenai status lahan, riwayat administrasi, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas objek yang dipersoalkan.
Keterwakilan Warga dalam Tim 15 Dipertanyakan
Selain persoalan legalitas lahan, Forum Komunikasi Warga Griya Sukarame juga menyoroti penyelesaian persoalan fasum sebelumnya di Blok B yang disebut melibatkan pembentukan Tim 15.
Sahroni mempertanyakan keterwakilan warga dalam tim tersebut. Menurutnya, lima RT, yakni RT 017, RT 018, RT 019, RT 020, dan RT 021 di Lingkungan 1, tidak dilibatkan.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tim tersebut mewakili kepentingan seluruh penghuni perumahan, mengingat persoalan fasum-fasos berkaitan dengan kepentingan bersama.
Warga meminta proses penyelesaian dilakukan secara terbuka dan melibatkan perwakilan RT serta masyarakat terdampak. Mereka juga meminta kejelasan mengenai perkembangan persoalan di Blok B, termasuk status penanganan hukum apabila memang terdapat laporan atau perkara yang pernah diproses aparat penegak hukum.
“Kami bukan ingin memenjarakan atau menyudutkan siapa pun. Kami hanya ingin persoalan ini diselesaikan secara menyeluruh agar tidak terus berulang dan merugikan masyarakat,” ujar Sahroni.
Warga Siapkan Surat kepada Wali Kota
Sebagai langkah lanjutan, warga berencana meminta dukungan para ketua RT dan menyampaikan surat kepada Wali Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perkim. Mereka juga berencana mengajukan audiensi untuk membahas persoalan legalitas site plan, dasar perubahan peruntukan lahan, serta status dua bidang tanah di Blok E dan Blok F.
Warga berharap Dinas Perkim tidak sekadar memfasilitasi pertemuan, tetapi juga melakukan pemeriksaan administratif secara menyeluruh, termasuk menelusuri dokumen *site plan* awal, persetujuan perubahan, riwayat penyerahan PSU apabila ada, dan dokumen pertanahan yang relevan.
Mereka juga meminta pemerintah memperjelas status pihak yang mengaku sebagai penerus pengembang, termasuk dasar kewenangannya dalam mengurus atau mengklaim penguasaan lahan yang menjadi objek polemik.
Bagi warga, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan menunjukkan gambar rencana tapak. Harus ada kepastian mengenai pihak yang mengajukan perubahan, kapasitas hukumnya, persetujuan instansi terkait, dan status lahan berdasarkan dokumen yang sah.
“Yang kami inginkan kejelasan. Kami meminta Dinas Perkim memfasilitasi dan menyelesaikan persoalan ini agar terang sejelas-jelasnya. Jangan sampai persoalan fasum-fasos terus berulang karena tidak ada penyelesaian yang menyeluruh,” tegas Sahroni.
Hingga berita ini disusun, warga masih mendesak adanya pemeriksaan resmi terhadap dokumen yang dipersoalkan. Hasil verifikasi terbaru mengenai keabsahan perubahan site plan maupun status lahan Blok E dan Blok F belum diperoleh dari instansi berwenang.
Keterangan dari pihak yang mengaku sebagai penerus pengembang, Ketua RT 19, Dinas Perkim, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak terkait lainnya masih diperlukan untuk memastikan duduk perkara secara berimbang.
Warga berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung segera merespons permintaan audiensi dan memberikan kepastian administratif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah konflik berkepanjangan serta memastikan fasilitas lingkungan tidak dialihkan tanpa dasar hukum yang jelas.
Prinsipnya, status fasum-fasos harus ditentukan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata klaim salah satu pihak.
Dugaan pelanggaran pun tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang.(WB)
