Kamera di Tengah Turnamen
Pagi itu, suasana sebuah daerah tampak lebih ramai dari biasanya. Lapangan olahraga dipenuhi masyarakat yang datang untuk menyaksikan sebuah turnamen yang membawa nama besar seorang gubernur. Spanduk-spanduk terpasang, para peserta berlaga dengan semangat, sementara penonton bersorak dari pinggir lapangan.
Bagi warga, turnamen itu hanyalah sebuah acara terbuka. Siapa pun boleh datang, menonton, dan menikmati pertandingan.
Di antara kerumunan itu, berdiri seorang wartawan dengan kamera di tangannya.
Ia bukan datang untuk bermain. Bukan pula untuk mencari keributan. Ia hanya menjalankan pekerjaannya: mengabadikan momen dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Namun, ketika kameranya mulai diarahkan ke arena pertandingan, seorang anggota tim publikasi gubernur menghampirinya.
“jangan ambil gambar di sini,” katanya.
Wartawan itu terdiam sejenak.
“Kenapa?” tanyanya pelan.
“Memang sudah ada aturannya dari pemerintah dulu,” jawab orang tersebut singkat.
Wartawan itu menurunkan kameranya. Bukan karena takut, tetapi karena mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Dalam pikirannya muncul sebuah pertanyaan sederhana.
Bukankah kita hidup di negara demokrasi?
Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjalanan demokrasi menjadi bagian dari kehidupan bangsa. Kebebasan menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan mengawasi jalannya pemerintahan menjadi sesuatu yang seharusnya dihormati.
Apalagi bagi seorang jurnalis.
Ia teringat bahwa profesinya memiliki perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan ruang bagi pers untuk menjalankan tugas jurnalistik secara bebas dan bertanggung jawab.
Ia kemudian tersenyum kecil.
“Lucu juga,” gumamnya dalam hati.
Sebuah turnamen yang katanya untuk masyarakat umum, tetapi kamera seorang wartawan justru harus berhenti ketika hendak mengambil gambar.
Ia tidak marah. Tidak pula ingin memperbesar persoalan.
Baginya, mungkin saja itu hanya kesalahpahaman. Bisa jadi aturan tersebut memang ada, atau mungkin hanya keputusan teknis dari seseorang yang terlalu bersemangat menjaga kegiatan.
Ia pun memasukkan kameranya ke dalam tas.
“Semoga bukan karena gubernurnya anti kritik,” pikirnya.
“Semoga saja ini cuma salah paham dari timnya.”
Sebab seorang pemimpin tidak seharusnya takut pada kamera.
Kamera hanya merekam apa yang terlihat.
Wartawan hanya menulis apa yang terjadi.
Dan kritik, jika disampaikan dengan niat membangun, bukanlah musuh bagi seorang pemimpin.
Justru terkadang, kritik adalah cermin.
Masalahnya hanya satu: apakah sang pemimpin berani melihat ke dalam cermin itu?
