Lebak — Gerakan 9 yang terdiri dari unsur mahasiswa bersama Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun depan Kantor Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (2/9/2026).
Aksi tersebut melibatkan sejumlah elemen masyarakat dan organisasi, di antaranya aktivis, Paguyuban Barisan Pemuda Malingping Banten (PBPM), BPPKB Banten 98, Grib Jaya, LSM Harimau, serta Tjimande Tarik Kolot Karuhun Banten Indonesia (TTKKBI).
Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan terkait pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Mereka menyoroti dugaan ketidaksesuaian mutu, kualitas, serta spesifikasi pekerjaan beton pada sejumlah ruas jalan yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
Massa juga mendesak adanya keterbukaan dalam pelaksanaan program tersebut serta meminta pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut yakni:
1. Meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksana teknis, Inspektorat, penyedia jasa, serta konsultan pengawas hadir dan memberikan penjelasan.
2. Membuka dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi teknis pekerjaan.
3. Melakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan secara terbuka.
4. Melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran.
5. Meminta pertanggungjawaban atas setiap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Presidium Gerakan 9, Hendrik, mengatakan pihaknya menyoroti hasil temuan BPK RI terhadap Program Bang Andra Tahun Anggaran (TA) 2025 yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan terkait mutu, kualitas, dan spesifikasi pekerjaan.
"Kita meminta segmen beton yang tidak sesuai spesifikasi tersebut dibongkar dan dibangun kembali," ujar Hendrik.
Sementara itu, Ketua LSM Harimau DPC Lebak, Asep Sudjana yang akrab disapa Apih, mengungkapkan pihaknya juga menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan mutu pekerjaan pada Program Bang Andra di Desa Sukaraja TA 2026.
"Program Bang Andra di Sukaraja bisa dilihat hasilnya. Banyak bagian yang tidak memiliki brem sehingga membahayakan. Selain itu, gradasi beton yang seharusnya dibongkar justru ditutup dengan hotmix. Yang menjadi pertanyaan, apakah beton atau hotmix yang tercantum dalam RAB? Kami meminta pekerjaan tersebut segera diperiksa," tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPAC Grib Jaya Malingping, Bung Otoy Lahar, menyatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Bang Andra di wilayah Lebak Selatan.
"Kita akan melanjutkan dengan audiensi bersama Sekda Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten dan pihak terkait untuk mempertanyakan pelaksanaan Program Bang Andra yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Apabila dalam audiensi belum ada kejelasan, kami akan melakukan aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar," tandasnya.
Penggiat sosial kemasyarakatan, Bung Bucek, dalam orasinya mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dokumentasi berupa foto dan video terkait pekerjaan jalan Bang Andra yang dinilai memiliki kualitas kurang baik.
"Hasil pemantauan kami di sejumlah titik Program Bang Andra di Lebak Selatan, kualitasnya sangat buruk. Kami memiliki foto dan video sebagai pendukung. Kami siap meminta pihak PUPR Provinsi Banten melakukan uji mutu beton sesuai spesifikasi. Kami memiliki data dari tiga titik sampel, baik pekerjaan TA 2025 maupun TA 2026 yang sedang berjalan," ungkapnya.
Sementara itu, aktivis Bung Rosyid Wijaya menyoroti adanya dugaan permainan dalam pelaksanaan proyek. Ia menduga terdapat keterlibatan pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan mafia proyek sehingga pelaksanaan Program Bang Andra TA 2025 dan TA 2026 berpotensi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Senada, Ketua BPPKB DPAC Wanasalam, Bung Aldi, mengatakan sejumlah isu yang turut menjadi perhatian massa antara lain dugaan fee proyek, jual beli proyek, pinjam bendera, hingga monopoli proyek. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas dan spesifikasi pekerjaan.
Ketua TTKKBI, Bung Hedi Sofian, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Ia meminta agar tidak terjadi pembiaran apabila nantinya ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Program Bang Andra.
"Kami akan ikut mengawal sampai tuntas. Jangan sampai ada pembiaran terhadap dugaan praktik mafia proyek atau tender dalam pelaksanaan Program Bang Andra," tegasnya.
Ketua PBPM, Babang Rudiansyah, menambahkan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila aspirasi yang disampaikan tidak mendapatkan respons dan kejelasan dari pihak terkait.
Gerakan 9 bersama AMPP menegaskan bahwa aksi tersebut pada prinsipnya bukan untuk menghentikan Program Bang Andra, melainkan mendorong agar program pembangunan jalan tersebut berjalan transparan, berkualitas, tepat sasaran, serta tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Mereka berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dipersoalkan, membuka dokumen pelaksanaan proyek secara transparan, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kualitas dan penggunaan anggaran Program Bang Andra.
