DPRD Lampung Janji "Bersihkan Rumah Sendiri", APBD 2027 Fokus Pangkas Belanja Tak Produktif

 

BANDAR LAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan pembahasan APBD 2027 akan dimulai dengan "membersihkan rumah sendiri". Seluruh pos anggaran akan dibuka untuk dievaluasi, sementara belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan dipangkas.

Komitmen tersebut disampaikan Giri usai rapat pembahasan anggaran, Rabu, 29 Juli 2026. Menurut dia, langkah itu merupakan tindak lanjut atas arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyusunan APBD berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Kami ingin memulai dari pembenahan internal. Anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat," kata Giri.

Namun, di balik komitmen tersebut, DPRD mengakui masih menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi.

Salah satunya terjadi di sektor kesehatan. Rumah Sakit Bandar Negara Husada disebut telah memiliki tenaga dokter, tetapi belum didukung dengan peralatan medis yang memadai. Akibatnya, anggaran untuk sumber daya manusia belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan fasilitas pelayanan.

"Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," ujar Giri.

DPRD juga menyoroti besarnya usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kenaikan yang berkisar antara 7 hingga 15 persen itu dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal bagi program pembangunan dan pelayanan publik.

"Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri," tegasnya.

Di sektor pertanian, DPRD menilai kebutuhan dasar petani masih belum menjadi prioritas anggaran. Penanganan serangan hama tikus yang berulang di berbagai sentra produksi, misalnya, disebut belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dalam beberapa tahun terakhir.

Selain belanja daerah, DPRD juga mengkritisi kinerja pendapatan daerah yang dinilai belum optimal. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Giri, kembali gagal tercapai dalam tiga tahun terakhir.

Karena itu, ia meminta Badan Pendapatan Daerah menyusun strategi baru untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pendekatan yang selama ini diterapkan dinilai belum mampu menutup kebocoran pendapatan.

Dalam evaluasi awal, DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara angka retribusi di lapangan dengan data resmi pemerintah, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan. Temuan tersebut akan menjadi salah satu fokus pembahasan APBD 2027.

Di tengah berbagai persoalan itu, Giri menegaskan DPRD ingin menjadikan APBD 2027 bukan sekadar daftar belanja tahunan, melainkan instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.

Komitmen tersebut menjadi tantangan bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuktikan bahwa evaluasi anggaran tidak berhenti pada slogan. Pembahasan APBD 2027 akan menjadi ujian apakah persoalan yang selama ini diakui—mulai dari membengkaknya belanja pegawai, belum lengkapnya fasilitas kesehatan, lemahnya dukungan bagi sektor pertanian, hingga target PAD yang terus meleset—benar-benar dapat diselesaikan melalui kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.