Bandar Lampung— Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas, menilai aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari hak demokrasi yang dijamin oleh negara.
Menurut Mikdar, Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang kepada seluruh warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kritik demi kemajuan bangsa. Namun, ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan terhadap sistem yang ada.
“Demo yang dilakukan di berbagai daerah terkait program Makan Bergizi Gratis merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah juga harus terus memperbaiki sistem agar program yang dijalankan semakin baik dan tepat sasaran,” ujar Mikdar.
Ia menilai kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, menurutnya, yang perlu dilakukan bukan menghentikan program MBG, melainkan memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya.
“Pendapat mahasiswa sangat baik karena menjadi kritik terhadap kinerja pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis bukan untuk dihapus, tetapi diperbaiki. Program ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak Indonesia,” paparnya.
Mikdar menambahkan, pemerintah selama ini terus berjuang dan berkomitmen menjalankan program MBG sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan protein menjadi perhatian serius pemerintah karena berhubungan langsung dengan kualitas kesehatan, pertumbuhan anak, serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
“Pemerintah sampai hari ini terus berjuang menjalankan program MBG karena kebutuhan gizi dan protein masyarakat harus terus ditingkatkan. Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing yang kuat. Karena itu, program ini harus terus diperkuat dan disempurnakan,” jelas Mikdar.
Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut. Sebaliknya, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memperbaiki sistem yang masih memiliki kelemahan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang harus kita perbaiki adalah sistem yang mencederai pandangan masyarakat terhadap program MBG. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, maka harus dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai tujuan mulia program ini menjadi terganggu akibat ulah oknum atau lemahnya pengawasan. Programnya tetap harus berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Mikdar juga menyatakan dukungannya terhadap langkah audit dan evaluasi yang dilakukan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari praktik penyalahgunaan anggaran.
“Semua bisa diperbaiki, bukan dihentikan. Saya sangat setuju jika sistem di Badan Gizi Nasional diaudit dan dievaluasi agar tidak merugikan negara maupun masyarakat. Program ini harus memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama para penerima manfaat. Dengan pengawasan yang baik, celah terjadinya korupsi dapat diminimalkan,” tegasnya.
Selain itu, Mikdar mendukung keputusan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan masyarakat serta aparat penegak hukum.
“Saya setuju setiap SPPG diawasi oleh masyarakat dan penegak hukum agar tidak ada lagi celah bagi pihak-pihak yang ingin melakukan korupsi dalam pelaksanaan program MBG,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Mikdar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan persatuan bangsa.
“Saya berharap kita semua dapat menjaga kedaulatan demokrasi sebagaimana yang telah diajarkan para pemimpin terdahulu, sehingga bangsa ini tetap bersatu dan tidak terpecah belah,” tutup Mikdar Ilyas.
