Bandar Lampung — Dugaan kemahalan harga dalam pengadaan 100 unit gerobak listrik untuk UMKM di Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2025 senilai Rp2,84 miliar menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Pemerhati kebijakan hukum, sosial, dan publik sekaligus Eksekutif Nasional AKKI, Benny N.A Puspanegara, menilai persoalan tersebut bukan sekadar isu administrasi pengadaan barang dan jasa, melainkan menyangkut integritas kebijakan publik serta keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
Menurut Benny, di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit dan perjuangan pelaku UMKM untuk bertahan hidup, munculnya dugaan pengadaan dengan harga yang dinilai jauh di atas kewajaran pasar patut dipertanyakan secara serius.
“Publik berhak bertanya, ini program pemberdayaan rakyat atau program pemberdayaan rekening?” tegasnya.
Ia menyebut, apabila benar harga pasar gerobak listrik berada di kisaran belasan juta rupiah, sementara nilai pengadaan mencapai hampir Rp28 juta per unit, maka selisih tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
“Kalau memang niatnya membantu UMKM, seharusnya pemerintah mampu menghadirkan produk yang lebih murah, efisien, dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai yang naik kelas justru angka pengadaannya,” ujarnya.
Benny juga meminta Inspektorat, aparat pengawas internal pemerintah, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga antikorupsi untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Ia menegaskan, proses pengadaan harus dibuka secara transparan kepada publik, mulai dari dasar kajian program, penyusunan spesifikasi barang, metode penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu.
“Jangan cuma rapat, foto-foto, lalu hilang. Rakyat butuh tindakan nyata, bukan pencitraan,” katanya.
Dalam pernyataannya, Benny juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan mudah mengakses informasi, termasuk membandingkan harga pasar melalui platform digital.
“Sekarang rakyat melek data. Semua bisa cek harga lewat genggaman tangan. Data tidak bisa disogok dengan pidato,” sindirnya.
Ia pun memperingatkan siapa pun yang diduga bermain-main dengan anggaran rakyat agar tidak merasa aman hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan.
Menurutnya, sejarah telah membuktikan banyak pejabat akhirnya tersandung kasus hukum akibat keserakahan mereka sendiri.
“Kalau memang ada yang bermain, proses tanpa pandang bulu. Borgol saja. Jangan pakai lama,” ucap Benny.
Lebih lanjut, ia menilai praktik dugaan mark-up anggaran berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah.
“Bangsa ini tidak akan maju apabila anggaran publik terus dijadikan ladang permainan oleh oknum yang kehilangan akal sehat dan hati nurani,” tutupnya.
