Bandar Lampung ---Program “CCTV Seribu Wajah” menuai kritik keras dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Benny N.A. Puspanegara, S.H., M.H., menilai proyek tersebut sebagai bentuk kegagalan epistemik dalam perumusan kebijakan. Ia menyoroti bahwa program bernilai miliaran rupiah itu tidak lahir dari proses deliberatif yang matang, melainkan dari keputusan tergesa-gesa tanpa dasar kajian kebutuhan, analisis risiko, maupun pengukuran manfaat sosial yang jelas.
Dalam perspektif teori kebijakan publik, Benny menegaskan bahwa setiap program dengan anggaran besar seharusnya diawali dengan policy paper komprehensif yang memuat urgensi, analisis cost-benefit, skema tata kelola, hingga indikator kinerja terukur. Namun, menurutnya, publik tidak menemukan fondasi tersebut dalam implementasi proyek ini. Yang terlihat justru kebijakan tanpa basis akademik, tanpa kerangka evaluasi, serta minim akuntabilitas substantif.
Ia juga menyoroti kejanggalan dalam realisasi anggaran, mulai dari pengulangan pos belanja, pembengkakan biaya, hingga tarif jasa bandwidth yang dinilai tidak rasional. Sementara itu, output yang bisa diverifikasi publik hanya menunjukkan puluhan titik CCTV yang aktif. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan adanya “policy distortion” atau penyimpangan serius antara tujuan normatif kebijakan dan realisasi di lapangan.
Benny menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan paradigma dalam mengelola uang publik. Ia mengingatkan bahwa anggaran negara bukanlah dana eksperimental, melainkan amanat konstitusi yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Dalam kasus ini, prinsip tersebut dinilai telah diabaikan secara terang-terangan.
