Bandar Lampung --Lampung kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Provinsi ini berhasil menempati peringkat pertama dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus jumlah penerima manfaat terbanyak di Indonesia.
Capaian tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Satgas MBG Lampung, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), serta Koordinator Wilayah dari 15 kabupaten/kota se-Lampung.
Namun, di balik prestasi kuantitatif tersebut, muncul sejumlah catatan penting. DPRD Lampung menilai program MBG perlu lebih diarahkan agar selaras dengan visi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa dapur MBG seharusnya menjadi pusat perputaran ekonomi lokal. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam penyediaan bahan baku.
“Dapur harus membeli dari warga setempat—mulai dari sayuran hingga ikan. Dengan begitu, anggaran yang masuk bisa berputar kembali di lingkungan masyarakat,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia juga menyoroti perlunya inovasi dalam pemanfaatan pangan lokal. Saat ini, kecenderungan penerima manfaat yang lebih memilih produk pabrikan seperti roti dibandingkan olahan lokal seperti singkong dinilai menjadi hambatan.
“Kondisi ini membuat anggaran justru kembali ke industri besar, bukan ke masyarakat lokal,” tambahnya.
Selain itu, DPRD mendorong diversifikasi sumber protein dengan memanfaatkan hasil budidaya warga. Pengelola dapur diharapkan mulai beralih dari produk industri seperti ikan dori atau ayam fillet ke ikan patin, lele, nila, serta ayam dari peternak lokal.
Tak hanya soal bahan pangan, evaluasi juga akan dilakukan terhadap distribusi penerima manfaat. Saat ini, masih terdapat ketimpangan antara dapur yang melayani kurang dari 2.000 orang dengan yang harus melayani lebih dari 3.000 orang.
Ke depan, pengaturan zonasi akan diperketat agar jarak distribusi lebih efisien dan kualitas makanan tetap terjaga.
Dengan total anggaran mencapai Rp1,1 triliun yang tersebar di 1.100 dapur MBG, DPRD berharap program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Kami ingin program ini benar-benar berdampak bagi UMKM dan masyarakat. Jika itu tercapai, maka tujuan besar pemerintah bisa terwujud,” tutup Mikdar.
